NASIONAL

Wow, PNS dan TNI-Polri yang Cuti Tak Akan Diberi Gaji ke-13

WARTA NEWS – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mengeluarkan peraturan pemberian gaji ke-13 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2020. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2020.

PP ini ditandatangani dan diundangkan pada Rabu (7/8/2020). Dalam PP Nomor 44 Tahun 2020 itu berisikan tentang pemberian gaji, pensiun, tunjangan, atau penghasilan ke-13 tahun 2020 untuk PNS, prajurit TNI, anggota Kepolisian, pegawai non negeri sipil, dan penerima pensiunan atau tunjangan.

Di dalamnya tertuang bahwa, pemberian gaji ke-13 tahun 2020 tidak berlaku bagi pejabat negara seperti presiden dan wakil presiden, ketua, wakil dan wakil ketua, serta anggota DPR. Ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung pada Mahkamah Agung, serta menteri, pejabat eselon I dan II, dan pejabat setingkatnya di instansi pemerintahan lainnya.

Gaji ke-13 juga tidak berlaku bagi PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara serta yang ditugaskan di luar instansi pemerintah. Baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Sementara itu, mengutip pasal 2 poin a hingga p, berikut pihak yang berhak mendapat gaji ke-13:

a. PNS,

b. Prajurit TNI,

c. Anggota POLRI,

d. PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI yang ditempatkan atau ditugaskan di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri,

e. PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi induknya,

f. PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI penerima uang tunggu;g. Penerima gaji terusan dari PNS, Prajurit TNI, atau Anggota POLRI yang meninggal dunia, tewas, atau gugur,

h. Penerima gaji dari PNS, Prajurit TNI, atau Anggota POLRI yang dinyatakan hilang,

i. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan Staf khusus di lingkungan kementerian,

k. Hakim ad hoc,

l. Pimpinan LNS (Lembaga Non Struktural) Pimpinan LPP (Lembaga Penyiaran Publik) Pimpinan BLU (Badan Layanan Umum) dan pejabat lain yang hak keunagan atau hak administratifnya disetarakan atau setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi atau Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas,

m. Pegawai non-PNS pada LNS, LPP, atau BLU,

n. Pegawai lainnya yang diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

o. Penerima Pensiun atau Tunjangan, dan

p. Calon PNS. (Liputan6)

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
21
HASTAG

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close