DAERAHLEGISLATIF

Soal Tambak Patilanggio, Idris Kadji : Bisa Diselesaikan Lewat Musyawarah

WARTA NEWS – Sejumlah masyarakat Desa Manawa, Kecamatan Patilanggio, mengadakan rapat tatap muka bersama Anggota Komisi Gabungan DPRD Pohuwato, pada Rabu (19/08/2020).

Agenda yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Pohuwato, Idris Kadji ini membahas terkait isu pertambakan yang ada di wilayah Patilanggio.

Hadir pula Plt. Camat Patilanggio, Heriyanto Uwete, Kepala Desa Manawa, Marlulu Djafar, unsur Kepolisian dari Polda Gorontalo, LSM, Kelompok Tani.

Dalam pemaparannya terkait persoalan tersebut, Plt. Camat Patilanggio, Heriyanto Uwete menerangkan bahwa, permasalahan yang terjadi berawal dari adanya surat hak peroleh tanah yang sudah tertandatangani kepala desa dan camat setempat, untuk dikelola pada tahun 2005.

“Pada tahun 2005, Kelompok Tani Helumo dan Ilotedea memperoleh surat hak penggunaan tanah yang sudah ditandatangani oleh Kades dan camat. Setelah 4 tahun dikelola menjadi lahan pertanian, muncul surat edaran bahwa lahan yang dimaksud ternyata masih termasuk lahan hutan lindung” jelas Heriyanto.

Menurut Herman, pada tanggal 16 dan 20 Juli 2016, masuk surat dari Kades Manawa ke kecamatan, terkait dengan isu tersebut.
Kendati demikian, permasalahan tambak di wilayah ini, sudah terjadi jauh sebelum hal ini mencuat, namun sama sekali belum menemukan solusi.

“Sementara itu, penguasa lahan tambak dikuatkan dengan dokumen hak ganti rugi dan dokumen jual beli pada tahun 2009. Sehingga menjadi landasan kepemilikan hak atas lahan yang dimaksud,” tutur Herman.

“Kita menghargai adanya surat edaran dari pemerintah. Anehnya, setelah para petani menghentikan aktifitas pertaniannya pada Tahun 2011, lahan itu sudah digunakan untuk lahan pertambakan oleh orang-orang bugis. ini sangat tidak masuk akal menurut saya.” Lanjut Herman menjelaskan.

Sementara itu, menurut Kabag Kesra Pemda Pohuwato, Hamka Nento, persoalan tersebut hanyalah kesalahpahaman yang masih bisa diselesaikan secara musyawarah.

“Sebenarnya pada tahun 2011, pihak penguasa lahan itu sudah menyatakan kesiapannya memberikan uang ganti rugi kepada masyarakat. Tetapi lagi-lagi hanya persoalan angka. Sehingga tidak mendapat persetujuan para petani, dan membutuhkan ketegasan atas penyelesaian perkara oleh pemerintah dan dinas terkait. Sehingga permasalahan ini kembali mencuat akhir-akhir ini.” kata Hamka Nento.

Menyikapi persoalan tersebut, Wakil Ketua DPRD Pohuwato berharap, persoalan yang ada dapat diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah mufakat.

“Kami semua berharap, kasus ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan oleh kedua belah pihak dan tentu tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kami juga meminta kepada semua pihak, untuk bersama-sama menseriusi hal ini, lewat komunikasi yang baik,” pinta Idris Kadji. (WN/Awi)

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
17
HASTAG

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close